Bicara tentang sejarah lawas modern Bulungan, khususnya mengenai sejarah Daerah Istimewa Bulungan dimasa lampau, tak banyak memang generasi muda yang mengenalnya.
Hikayat mengenai sejarah Daerah istimewa bulungan memang tak dapat dilepaskan dari peran Kesultanan bulungan yang gigih mendukung kemerdekaan Indonesia, karena memang pada faktanya status daerah Istimewa bukan diminta, namun diberi oleh negara Republik Indonesia melalui persetujuan pemerintah pusat.
Dalam catatan sejarah Bulungan, kepala daerah pertama sekaligus terakhir adalah Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin, beliau adalah seorang tokoh sejarah yang telah melewati tiga masa sekaligus yaitu zaman belanda, zaman jepang dan era kemerdekaan.
Sultan Muhammad Djaluddin beserta para mentri Khususnya Datuk Bendahara paduka Raja, begitu gigih melawan kehendak belanda di bulungan melalui jalaur diplomasi, dalam sejarah Bendahara Paduka raja atas mandat Sultan Muhammad Djalaluddin – beliau memang tidak disenangi oleh kolonial belanda,- menjalin hubungan rahasia dengan Sultan Gunung Tabur dan Sambaliung di berau untuk mendukung penuh kemerdekaan indonesia, namun pihak kompeni ternyata tak berani menghalangi dengan tegas manuver politik beliau.
Demikan pula di tingkatan “akar rumput”, para tokoh pergerakan tak tinggal diam demi menyukseskan integrasi kesultanan bulungan sebagai bagaian dari NKRI tercinta yang kemudian hasil berbuah pada penyatuan Bulungan sebagai bagian dari bangsa indonesia pada 17 Agustus 1949.
Peristiwa ini sendiri digambarkan dengan apik dalam sebuah memorie yang ditulis mengenai kondisi pada saat itu: De anti Nederlandse geest breidde ini de voornaamste gebieden van dit gewest zicht zoodaning uit, dat hetbestuur ijverde voor de invoering van corlog …, de verkiezing van afgvaardigden voor ee Boerneo conferentie word een totale mislukking on kregan de enkele gekezen afgevaardigden Als mandaat mede de aansluiting hij de republik. (semangat anti Belanda telah tersebar luas di daerah ini, sehingga pemerintah berusaha untuk memberlakukan dalam keadaan perang …, Pemilihan utusan ke konfrensi pembentukan negara kalimantan gagal total, karena beberapa utusan yang terpilih memperoleh mandat pengabungan dengan Republik).
Peristiwa ini manjadi era penting masa transisi pemerintahan Kesultanan Bulungan yang telah mengakar berabad lamanya. Setelah bergabung dengan RI, posisi Kesultanan Bulungan sebagai wilayah swapraja dimantapkan melalui surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 186 / ORB / 92 / 14 tertanggal 14 Agustus 1950 yang kemudian disahkan menjadi UU Darurat 3 / 1953 dari pemerintah Negara RI. Kemudian wilayah Bulungan berdasarkan UU N0. 22 /1948 menjadi Daerah Istimewa Bulungan. Keputusan itu membuat Sultan Djalaluddin dimandatkan oleh negara Republik Indonesia menjadi Kepala Daerah Istimewa yang pertama sekaligus yang terakhir hingga akhir hayatnya tahun 1958.
Dimasa transisi pemerintahan seperti ini, kerena tak memiliki gedung pemerintahan yang memadai, Kepala Daerah istimewa saat itu, maulana Muhammad Djalaluddin kemudian menetapkan istana Bulungan yang tinggkat dua itu sebagai gedung kepala daerah istimewa dimana semua kegiatan pemerintahan dipusatkan di istana, jadi sesungguhnya sistem satu atap dalam pola pemerintahan sejarah modern Bulungan memang bukan hal yang baru.
Masyarakat Bulungan memang dikenal cukup terbuka dengan hal-hal baru demikian dengan berorganisasi dan politik, menariknya walau telah lama hidup dalam suana kesultanan yang memang masih bernuansa monarky namun Sultan tak pernah menggunakan hak dan kekuasaannya untuk melarang rakyatnya dalam kegiatan politik praktis, perubahan yang mulus menang tak lepas kepemimpinan akhir Sultan Djalaluddin yang kharismatik. Menariknya pemerintah pusat sendiri baru berani mencabut status hal istimewa Bulungan setelah almarhum berpulang ke rahmatullah pada tahun 1958.
Setahun kemudian tepatnya setelah UU Nomor 27 tahun 1959 disahkan, berakhirlah status daerah istimewa Bulungan. Sebelumnya telah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat pertama di Bulungan yang diketuai oleh Muhammad Zaini Anwar (1955-1959). Pada tanggal 12 oktober 1960, dilantik Bupati pertama Bulungan Andi Tjatjo Gelar Datuk Wiharja (1960-1963) yang juga masih kerabat Kesultanan Bulungan. Dimasa beliau ini Ibu kota Kabupaten Bulungan di pindah dari Tanjung Palas ke tanjung Selor.
Bukti sejarah Daerah Istimewa Bulungan
Sama seperti banyaknya sejarah yang terlupa, era transisi dari Monarky ke Republik yang juga di tandai masa sebagai daerah Istimewa dalam sejarah modern Kabupaten Bulungan ternyata tak banyak diketahui dan didokumentasi dengan baik.
Kita kehilangan banyak memory mengenai sejarah Daerah istimewa Bulungan tanpa melihat bukti nyata bahwa sejarah yang mengagumkan itu ada. Jatuhnya istana Bulungan di tahun 1964 menambah catatan panjang kehilangan memory kolektif mengenai masa yang singkat namun penting ini.
Umumnya sejauh yang dapat dipaparkan oleh banyak nara sumber yang saya temui, umumnya mereka mengatakan bukti sejarah tersebut dapat merujuk pada foto-foto peninggalan bersejarah berupa istana tingkat dua yang sempat menjadi kantor kepala daerah Istimewa bulungan waktu itu, sejauh ini itu saja bukti yang umumnya dapat tunjukan. Bukti-buki fisik lain berupa palang nama daerah istimewa Bulungan pun beserta istana yang telah disebut tadi sudah tak ada lagi rupanya.
Pun demikian pula dokumen-dokumen dan surat-surat penting di istana, sulit untuk untuk menemukannya karena memang bisa jadi sudah tercerai berai dan sebagaian tak lagi dapat di baca. Ada kah bukti-bukti lain yang dapat menjalaskan kepada generasi mendatang kita bahwa Daerah Istimewa Bulungan itu memang pernah ada?
Penelusuran saya mengenai sejarah Daerah Istimewa Bulungan, cukup panjang riwayatnya, kesulitan menemukan bukti fisik tersebut merupakan kendala utama saat itu.
Saya beruntung pada saat melakukan penelitian mengenai sejarah Mesjid Al-Kaff di kampung arab, secara tak sengaja saya menemukan bukti berharga sejarah yang terawetkan dengan baik oleh tangan-tangan dingin yang menjaganya beberapa puluh tahun lamanya.
Kepada Said Mohammad Al-Jufri, saya patut berterimaksih pada beliau karena mengizinkan saya melihat dan menyimpan copy dari sebagain dokumen penting mengenai sejarah mesjid tertua di Tanjung Selor itu. Salah satu dokumen tersebut bertanggal 15 Djuli 1951. Dokumen ini dibuat sezaman dengan masa Daerah Istimewa Bulungan!
Saya tertegun sewaktu membaca dokumen lawas yang kertasnya sudah buram namun tulisannya masih dapat terbaca dengan baik tersebut. Bagaimana tidak, walaupun isinya menyangkut perluasan mesjid Al-Kaff, namun terlihat jelas surat tersebut direkomensaikan langsung oleh Kepala Daerah Istimewa Bulungan, lengkap dengan cap stempel kepala Daerah Istimewa dan cap stempel Wedana Tandjung Selor.
Dalam dokumen tersebut tertulis nama “M. Mohd. Djalaluddin”, selaku Kepada Daerah Istimewa, “M. D. Purwo Nata”, sebagai Wedana Tandjung Selor, bersama “M. Godal” yang tak lain adalah Kyai Mahfud Godal dan “Enci Chairul Alil” sebagai ketua I dan dan Penulis I dalam pengesahan surat tersebut. belum lagi ejaan yang digunakan, tampak jelas masih menggunakan ejaan lama, saya sempat membandingkan dengan dokumen sejarah yang saya miliki, dokumen itu merupakan copy dari sejarah bulungan yang di tulis oleh Datuk Perdana, kemiripan ejaannya sama, artinya surat itu memang ditulis sekitar tahun 1950-an.
Dokumen ini menjadi bukti penting mengenai sejarah Daerah istimewa Bulungan yang tak terbantahkan dan terawat dengan baik. Sulit bagi saya menyembunyikan rasa gembira dan syukur saat menemukan dokumen bercap stempel tersebut, karena sekali lagi kita akhirnya dapat menemukan bukti sejarah tertulis mengenai sejarah Daerah Istimewa Bulungan yang sebelumnya hanya saya dengar tanpa saya melihat langsung bukti fisik dan dokumen yang menyertainya. Lebih jauh kita memang dapat membuktikan bahwa sejarah Daerah Istimewa Bulungan itu memang benar-benar ada bukan sekedar isapan jempol belaka!.
Sumber: http://muhzarkasy-bulungan.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar